Apa itu Pelanggaran Administratif Pemilu dan bagaimana kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu?

Pengertian

Pelanggaran administratif berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur pemilu, bukan langsung dengan tindak pidana atau kode etik.

Penjelasan

Dalam pemilu, banyak aturan bersifat administratif: jadwal, tata cara pendaftaran, prosedur kampanye, pemasangan alat peraga, pelaporan dana kampanye, pemungutan suara, atau rekapitulasi. Ketika tata cara, prosedur, atau mekanisme ini dilanggar, peristiwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif pemilu. Penanganannya penting karena pemilu adalah proses bertahap. Kesalahan administratif yang dibiarkan dapat memengaruhi keadilan kompetisi, kepastian hukum, dan kepercayaan publik. Penyelesaian pelanggaran administratif dapat menghasilkan perbaikan administrasi, teguran, sanksi administratif, atau tindakan lain sesuai peraturan.

Contoh Sederhana

Peserta pemilu memasang alat peraga kampanye di lokasi yang dilarang. Jika memenuhi unsur, peristiwa ini dapat ditangani sebagai pelanggaran administratif kampanye.

Dasar Hukum

UU 7/2017 Pasal 460 menyebut pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu
Perbawaslu 8/2022 mengatur penyelesaian pelanggaran administratif pemilu.

Catatan Penting

Tidak semua kesalahan administratif berdampak sama. Pengawas perlu menilai aturan yang dilanggar, bukti, akibat, dan kewenangan penyelesaiannya.

Pertanyaan Terkait

Apa beda pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu?
Siapa yang menyelesaikan pelanggaran administratif?

Sumber Rujukan

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017
Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu: https://peraturan.bpk.go.id/Details/254618/peraturan-bawaslu-no-8-tahun-2022