Apa itu Pelanggaran Kode Etik dan bagaimana kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu?
Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
Pengertian
Pelanggaran kode etik berkaitan dengan perilaku penyelenggara pemilu, bukan semata-mata hasil keputusan teknis atau pelanggaran peserta pemilu.
Penjelasan
Penyelenggara pemilu harus bekerja mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Jika penyelenggara melanggar prinsip etik, misalnya berpihak kepada peserta tertentu, menyalahgunakan kewenangan, menerima imbalan, atau bertindak tidak profesional, maka dapat diproses sebagai dugaan pelanggaran kode etik. DKPP berperan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu sangat penting karena integritas pemilu tidak hanya bergantung pada aturan teknis, tetapi juga pada perilaku penyelenggaranya.
Contoh Sederhana
Jika seorang penyelenggara pemilu terbukti berpihak secara aktif kepada peserta tertentu, hal itu dapat menjadi perkara kode etik di DKPP.
Dasar Hukum
- UU 7/2017 mengatur DKPP sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
- Peraturan DKPP 2/2017 mengatur Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Catatan Penting
Kode etik menjaga kepercayaan publik. Bahkan ketika prosedur formal tampak berjalan, perilaku penyelenggara yang tidak etis dapat merusak legitimasi pemilu.
Pertanyaan Terkait
- Apa peran DKPP?
- Siapa saja yang dapat dilaporkan ke DKPP?
Sumber Rujukan
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu: https://dkpp.go.id